Masa Penjajahan Inggris di Myanmar

Masalah terbesar Inggris berkaitan dengan Burma adalah mengikatkan negeri itu kepada kerajaan India.Tetapi akibat yang tidak dapat dihindari adalah standarisasi pemerintahan Burma menurut model India.Tetapi karena hanya sedikit orang yang mengetahui segala sesuatunya tentang ini maka pemerintahan yang tepat merupakan perhitungan yang mencegahnya.

Biasa dikatakan bahwa tiga generasi di Irlandiabaru bias membuat orang menjadi orang Irlandia.Mungkin ini sama benarnya bagi Burma.Orang Burma memandang segala sesuatunya itu sesuai dengan pengertian yang sesuai dengan adat Burma.Karena itu di Tenasserim setelah anekassinya tahun 1826, dan di Pegu tahun 1852, meskipun kerangka pemerintahan sesuai dengan model India, praktik pemerintahan cenderung sesuai dengan metoda-metoda tradisional Burma.

Gabungan beraneka macam factor membawa perubahan yang mendasar dalam masalah kenegaraan ini.Tetapi untuk jangka panjang, pengaruh-pengaruhnya ini mungkin tidak menentukan, dan metoda-metoda tradisonal Burma mungkin pada saatnyaakan mendesak, seandainya untukberfungsinya perkembangan spesialisasi yang makin bertambah dan tambahan tanggungjawab tidak mulai dilaksanakan oleh pemerintahan modern tipe Barat selama kurun waktu berikutnya.Dan sejalan dengan itu, sebagai akibat perbaikan komunikasi yang luar biasa, kekuasaan pusat makin bertambah-tambahbesarnya. Kekuasaan Sekretariat Rangoon atas pemerintahan disterik, kekuasaan Pemerintah India atas pemerintahan propinsi.

Problem yang penting setelah aneksasi itu adalah kakacauan.Thungyi-thungyi, yang merupakan tulang punggung sistem pemerintahan disterik orang Burma, menjadi pemimpin-pemimpin gerakan perlawanan itu, dan menjdai bagian terdepan gerombolan-gerombolan perampok yang tersebar jauh dan luas untuk mencegah terbentuknya pemerintahan yang tetap.Diperlukan 5 tahun perjuangan berat untuk menundukan negeri itu, dan pada puncak kurun waktu perlawanan itu sepasukan yang terdiri dari 32.000 serdadu dan 8.500 polisi militer sepenuhnya terlibat.

Untuk tujuan pemerintaha sipil Burma Udik, di luar Negara-Negara Shan dan daerah perbukitan yang luas yang dihuni oleh rakyat non-Burma, dibagi ke dalam 14 disterik.Sejauh yang menyagkut pendapatan dan pengadilan sipil, tujuan asli Sir Charles Bernard digunakan untuk ini melalui wakil-wakil pribumi sesuai dengan metoda-metoda setempat.Tetapi pengganti Bernard, Sir Charles Crosthwaite, yang datang dengan pikiran kuat dan pasti tentang pemerintahan India, dengan membawa konsep rencana yang telah siap untuk menjadikan desa, seperti India, sebagai basis unit politik dan social.Tujuannya yang dekat adalah untuk mempertahankan masyarakat desa bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakuakn dalam daerahnya.

Politik itu dijalankan denagan Peraturan Desa Burma Udik tahun 1887 dan Undang-Undang Desa Burma tahun 1889, yang diperlakukan diseluruh negeri itu.Unit politik dan social pribumi yang terbesar dari kurun waktu sebelumnya dengan demikian terhancurkan dan suatu pemerintahan secara langsung yang sudah klise itu diletakkan, dengan daerah-daerah desa ditempatkan di bawah tuigas seorang pegawai sipil.

Mr.J.S. Furnivall, yang selama pengalamannya yang lama sebagai administrator di Burma bukan saja mempunyai pandangan yang dekat tentang kerja sistem baru itu tetapi juga telah melakukan studi yang cermat tentang materi asli yang ada yang berhubungan dengan sistem myothungyi itu.Kesimpulan umumnya adalah bahwa “ zaman pemerintahan sendiri rakyat Burma telah digantikan oleh sistem hukum asing “.

Bahaya besar dari sistem baru itu adalah bahwa myo-ok sebagai seorang pegawai sipil tunduk pada pemerintahan yang berulang-ulang dan jarang tinggal cukup lama ditempat untuk mempelajari semua apa yang diperlukan bagi pemerintahan yang baik, sedang myothungyi adalah orang setempat yang nenek moyangnya telah menjabat sebelum dia.

Hubungan buatan Burma dengan India mempunyai akibat-akibat yang tidak menguntungkan lain.Dua komisarisnya yaitu, Sir Arthur Phayre dan Sir Albert Fytche, telah karier mereka sebelumnya hamper seluruhnya di negeri itu dan Fytche menulis sejarah satnadar Burma yang pertama dalam bahasa Inggris.Tetapi setelah Fytche mengundurkan diri, tahun 1871, Jabatan Kepala Komisaris dipegang oleh orang yang dilatih di India dan berusaha kembali ke sana untuk promosi.Mereka tidak pernah mempelajari bahasa dan hanya berpengetahuan sedikit tentang negeri itu.

Lagi pula, hubungan India yang diletakkan oleh administrator-administrator Inggris di Burma bersikap negatif terhadap agama negeri itu.Karena itu penghapusan raja membangkitkan masalah penting mengenai oposisi organisasi Buddhis di bawah pemerintahan baru itu.Kepala organisasi kuil Buddha, Thathanabaing, mengepalai suatu perutusan ke Sir Frederick Roberts, kepala staf, meminta penegasan komisi tempat-tempat ibadah yang bekerja di bawah raja-raja.

Semua yang ia minta sudah siap diberikan, kecuali satu masalah yang masih kemelut mengenai pengakuan kekuasannya sendiri dan tentang kode tempat-tempat ibadah yang mempertahankan disiplin atas wihara-wihara yang ada.Disiplin dan kohesi telah lenyap di Kuil Buddha di Burma Pesisir sebagai akibat pemisahannya dari markas besarnya.Sekarang, dengan hilangnya bekas terakhir otonomi tempat ibadah itu, hanya mesin efektif yang berjalan untuk mengatur pengakuan atas Orde itu dan mendepak keluar anggota-anggotanya yang tidak benar.

Promosi Kepala Komisaris tahun 1897ketingkatan Letnan Jenderal yang dibantu oleh sebuah Dewan Legislatif yang terdiri dari 9 orang anggota yang diangkat, termasuk 5 orang anggota yang tidak resmi, merupaka permulaan, meskipun bukan sebab, suatu perluasan luar biasa fungsi-fungsi pemerintah pelipat-gandaan departemen-departemen baru yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial.
Bertambahnya departemen-departemen khusus, yang mulai tahun 1899 dengan pembentukan departemen yang terpisah untuk menagmbil alih pengelolaan penjara-penjara dari Inspector General of Civil Hospitals, sebagian disebabkan oleh kampanye baru untuk “ efisiensi “ yang diilhami oleh Big Business dan sebagian dari kaitannya dengan keadilan sosial, yang telah berkembang disepanjang abad XX di antara bagian-bagian yang lebih progresif dari rakyat Inggris dan yang mempunyai pengaruh begitu kuat atas politik di abad XX.

Tahun 1900 seorang Komisaris Straits Settlements dan Pendaftar-pendaftar Tanah diangkat untuk lebih efisien manangani masalah-masalah pajak pendapatan tanah.Dari tahun 1900 juga pengawasan yang lebih dekat dilakukan atas pendidikan telah dilembagakan dan perluasan yang luar biasa pendidikan negeri telah dimulai.Tahun 1904 Co-operative Department telah didirikan.Tahun 1905 Kepala Perlindunga Hutan telah ditunjuk dan tahun 1906 seorang Direktur Pertanian.Sedang 1908 seorang Komisaris Kesehatan telah diangkat dan Departemen Kesehatan Umum mulai berfungsi sebagai suatu organisasi yang berbeda dari induknya.

Awal tahun 1874, atas permintaan Pemerintah India, Komite Balai Kota yang ditunjuk telah didirikan di beberapa kota-kota Burma.Tahun 1882 prinsip-prinsip pemilihan telah dimasukkan.Tetapi kemajuan kecil, telah dilakukan atas pemerintahan sendiri.

Komite Disterik pedesaan, yang pertama kali dibentuk tahun 1884 juga atas permintaan Pemerintah India, gagal agak lebih buruk sebagai suatu experiment pemerintahan sendiri.

Tahun 1900 pembaharuan-pembaharuan Minto-Morley dalam pemerintahan India menambah beasr Dewan Legislatif Burma dengan keanggotaan 30 orang dengan sebagian besar non-official.Meskipun keinginan Morley sendiri dengan kuat mengatakan bahwa pembaharuan itu jangan mengarah pada pemasukan sistem parlemen baik langsung maupun tidak langsung ke India, rupanya jelas sekarang bahwa tahun 1909 Inggris tidak berhasil memotong Robicon, meskipun prinsip pemilihan rakyat tidak diperkenalkan.

Tetapi laporan Monague-Chelmford, yang menjadi dasar Undang-Undang Pemerintahan India tahun 1919, minta masalah Burma ditangguhkan dengan pertimbangan khusus, karena rakyatnya dari jenis bangsa yang berbeda, pada tingkatan perkembangan politik yang berbeda, dengan semuanya problemnya berbeda.

Karena itu tahun 1921, parlemen memutuskan untuk memperluas sampai ke Burma bentuk pemerintahan yang diberikan dalam dua pemerintahan tertinggi yang konstitusional yang diperkenalkan ke propinsi-propinsi India lain dengan Undang-Undang Pemerintah India tahun 1919.

Burma menjadi sebuah propinsi di bawah seorang gubernur tahun 1923, dan harus melepaskan Negara-nnegara Shan, Karenni dan Tribal Hills langkah pertama dilakuakn ke arah :” realisasi yang progresif pemerintahan sendiri yang bertanggungjawab”

Hak pemilihan umum diberikan kepada kepala-kepala rumah tangga tanpa ada perbedaan sex dengan 18 tahun sebagai batas usia minimum.

Mr. Furnivall menjelaskan secara resmi bahwa tidak ada persyaratan umur, hak milik atau pendidikan yang dapat dibuat; secara sederhana dapat diterima sebagai bukti kepercayaan dalam pikiran-pikiran liberal; orang yang sinis melukiskannya untuk orang yang lekas marah “ berbuat yang sebaik-baiknya dari pekerjaan yang baru “ atau bagi mereka yang cerdas – jika rakyat tidak menyenangi birokrasi, biarkanlah mereka berdemokrasi dalam seluruh tindakannya untuk mengecewakannya.

Sebagai tambahan Burma telah diberikan 5 kursi dalam badan legislatif India yang baru di New Delhi yang berhubungan dengan apa yang dikenal sebagai “ orang-orang pusat “.Suatu tambaha besar dalam badan-badan pemerintahan sendiri setempat juga dipersiapkan, dan sebagian besar anggota-anggota komite-komite balai kota dan komite-komite disterik desa akan dipilih.

Dalam Dewan Legislatif sejak permualaannya terdapat kelompok nasionalis yang keras yang biasanya menguasai kekuatan suara yang lebih besar daripada pemerintah.

Para pemilih pada mulanya merasa lesu, dan persaingan perseorangan di antara pemimpin-pemimpin yang terpilih melemahkan kombinasi yang efektif untuk menguasai pemerintahan.Karena itu tidak terdapat kesulitan untuk mendapatkan calon-calon untuk jabatan-jabatan menteri, bahkan dari pihak oposisi.

Namun demikian pemerintahan dengan dua penguasa yang merdeka ( diarchy ) merupakan langkah maju yang nyata dalam pendidikan politik kedua belah pihak.

Tahun 1928, “ Komisi Simon “ menilai kembali pelaksanaan pembaharuan-pembaharuan yang dimasukkan tahun 1923.Dilaporkan menyokong pemisahan dan sejumlah kemajuan-kemajuan konstitusional.Kemudian tiba-tiba pendapat Burma berubah arah mengenai masalah pemisahan itu.

Sementara Konperensi Meja Bundar Khusus Burma diadakan di London, antara November 1931 dan Januari 1932 untuk membicarakan garis besar konstitusi untuk Burma berpisah dari India.

Konstitusi baru Burma yang terpisah, garis besarnya ada pada bagian XIV dan rencana X sampai XV Undang-Undang Pemerintah India.Pemerintah Burma langsung di bawah Parlemen Inggris.

Kekuasaan yang diberikan pada gubernur dalam teorinya lebih besar daripada dalam praktek.peraturan-peraturan Pelaksanaannya memperkenankannya “ melaksanakan kekuasaannya sedemikian rupa hingga tidak memungkinkan Menteri-menterinya bergantung pada tanggungjawab khususnya untuk menghindarkan tanggungjawabnya yang memang sesungguhnya tanggungjawab mereka sendiri “.

Kabinet dan parlemen Burma sekarang hampir memiliki kekuasaan yang lengkap atas masalah-masalah dalam negeri.Pemilihan umum pertama dengan semangat dilaksanakan.

Inggris telah berbuat lebih dahulu diabndingkan Belanda dalam menangani masalah-masalah pendidikan pribumi di Burma.

Rencana berikut akan menjadikan sekolah-sekolah itu sekolah biara.Akhirnya kedua type sekolah itu diberi bantuan grant dan diawasi.Tetapi permintaan yang tak dapat dihindarkan akan bahasa Inggris, yang didorong oleh permintaan akan pegawai kantor pemerintah dan perdagangan menyebabkan perhatian dipusatkan pada perkembangan pendidikan Pribumi-Inggris.

Waktu tahun 1880 seluruh sistem itu dirombak dan ujian propinsi yang di lembagakan, meneruskan ke Calcutta merupakan tujuan akhir sekoalh menengah, tetapi sekolah Pemerintah Pribumi-Inggris Rangoon, yang didirikan tahun 1873, mengembangkan bagian yang lebih tinggi, Kolese Pemerintah Rangoon, yang tahun 1884 mulai menyiapkan mahasiswa-mahasiswa untuk tingkatan studi luar Universitas Calcutta.

Dalam abad XX makin bertambahnya permintaan akan sekolah menengah berbahasa Inggris menyebabkan kurangnya perhatian yang serius pada sekolah-sekolah biara dan pemusatan usaha untuk melipatgandakan sekolah menengah.

Universitas itu mulai kehidupannya pada saat tegangan politik tinggi atas masalah diarchy, dan penolakan Departemen Pendidikan untuk mengakui suatu lembaga model Calcutta, yang memberikan jaminan tingkatan studi ke luar dan menyokong afiliasi kolese-kolese menengah setem[pat, digabungkan dengan pertengkaran yang bersamaan atas pendidikan Pribumi-Inggris menyebabkan suatu boikot yang luas secara nasional dari lembaga-lembaga pendidikan pemerintah dan missi.

Suatu gerakan yang sangat mengesankan, tetapi setelah pemasukan diarchy dan pemindahanpendidikan pada kekuasan seorang Menteri Burma maka vitalitasnya hilang.Boikot dihentikan dan sekolah-sekolah Dewan Pendidikan Nasional yang lebih efisien yang memenuhi syarat bagi pemerintah diberikan.

Tetapi tekanan politik yang sering dilakukan sebelum tahun 1937, menjadi jauh lebih efektif dengan penegakkan konstitusi baru bagi Burma dalam tahun itu, dan tak dapat dihindarkan standar tinggi yang telah mincul melawan kesulitan-kesulitan besar dalam kurun waktu sebelumnya mulai merosot.Persatuan Mahasisiwa juga menjadi daerah perburuan yang menyenangkan bagi type agitator-agitator politik yang kurang bertanggungjawab, dan disiplin melemah.